Lingga harapkan DAK masih boleh untuk bangun dermaga

DAIK (KP): Pemerintah Kabupaten Lingga meminta pemerintah pusat membuat pengecualian terhadap daerah kepulauan terkait wacana membatasi pengunaan dana alokasi khusus (DAK) untuk pembangunan infrastruktur dermaga. Alasannya, dana pembangunan infrastruktur dermaga di Lingga masih sangat tergantung pada kucuran DAK.

“Kalau pusat pukul rata secara nasional, saya tidak setuju. Dermaga yang ada di daerah kami hari ini saja, jangankan untuk mencukupi, yang dibangun tahun-tahun sebelumnya itu sudah mulai ambruk,” kata Hendry Efrizal, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Lingga di Daik Lingga, Selasa (16/8/2016).

Menurut Hendry, dermaga merupakan nadi perekonomian masyarakat kepulauan. Sampai saat ini pemenuhan kebutuhan dermaga di Kabupaten Lingga tersebut sangat bergantung kepada DAK.

“Kalau wacana itu terealisasi, maka untuk pemenuhan kebutuhan pelabuhan di desa-desa kepulauan terpaksa mengandalkan dana desa atau APBD kabupaten. Tapi, kalau kita berkaca pada APBD Lingga hari ini, sepertinya akan memberatkan, karena nilai pembangunan pelabuhan itu cukup mahal,” terangnya.

Berdasarkan usulan pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Lingga, dermaga masih menjadi prioritas pertama tiap desa. Sedikitnya 30 unit dermaga harus dapat dibangun selama lima tahun ke depan.

“Artinya, harus ada lima sampai enam pembangunan dermaga setiap tahunnya. Kalau kami bisa dapatkan rata-rata enam dermaga saja setiap tahunnya, Lingga sudah mampu mengakomodir sisa target di 30 pulau yang belum memiliki dermaga itu,” jelas Hendry.

Namun untuk mencapai kebutuhan tersebut, Dishubominfo Lingga harus memiliki dana minimal Rp30 miliar setiap tahunnya, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN.

Tahun ini saja, lanjutnya lagi, Dishub berhasil mencapai target kebutuhan pembangunan dermaga melalui DAK berkisar Rp20 miliar. Menurutnya, itu sangat membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat di beberapa desa.

“Kalau dari APBD akan sangat menyulitan. Kita lihat sendiri, sampai hari ini kegiatan APBD belum juga dilelang,” terangnya.

Dia berharap, pemerintah pusat mempertimbangkan kembali wacana pembatasan penggunaan DAK untuk pembangunan infrastruktur pelabuhan. Minimal ada pengecualian untuk daerah kepulauan seperti Lingga.

“Karena kami merasa dengan DAK ini kami dapat membangun infrastruktur pelabuhan. Jika ada pelarangan itu, akan sangat mengintervensi daerah dengan geografis kepulauan seperti Lingga,” katanya. (*)

ARDHY

Spread the love

Berita terkait

*

*

Top