Rugikan negara Rp137 juta

Mantan bupati Natuna merasa dizalimi

Raja Amirullah, bupati Natuna periode 2010-2011, saat digiring ke mobil tahanan Kejati Kepri, Kamis (13/9/2018). Foto: Surya.

TANJUNGPINANG (KP): Raja Amirullah dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tanjungpinang, Kamis (13/9/2018). Sebelum diantar ke lapas, bupati Natuna periode 2010-2011 mengatakan jika ia telah dizalimi sejumlah pihak.

“Jika saya memang bersalah, biarlah saya, keluarga saya, keturunan saya dilaknat Tuhan. Sebaliknya, siapa pun yang menzalimi saya, apakah itu jaksa, polisi, atau politisi, atau hakim, biarlah mereka dilaknat oleh Tuhan. Itu sumpah. Itu versi saya,” ucap Raja Amirullah saat digiring sejumlah jaksa Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau ke mobil tahanan.

Raja Amirullah merasa disalahkan tidak menerbitkan Surat Keputusan Pembentukan Tim 9 (Panitia Pengadaan Pembebasan Lahan). Menurutnya, tim 9 itu sudah dibentukan oleh bupati Natuna sebelumnya yaitu Daeng Rusnadi.

“Sementara, penegak hukum tidak menerima hal itu. Mereka tetap menyatakan harus membuat SK Tim 9,” ucap Raja Amirullah.

SK Tim 9 tu dinyatakan tidak berlaku. Sehingga, Raja Amirullah dinyatakan merugikan negara sebesar RP137 juta.

“Itu versi saya,” imbuhnya.

Untuk diketahui, Pemkab Natuna membangun jalan menuju kantor DPRD Natuna pada 2010 lalu. Luas lahan yang dibebaskan 39.252 meter persegi luas di Seipauh, Desa Sungai Uluh, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur. Anggaran yang disediakan Pemkab Natuna sekitar Rp2 miliar.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional, tim Panitia Pengadaan Tanah dan Tim Penilai Harga Tanah (Tim 9) harus dibentuk bila luasnya lahan yang akan diganti rugi lebih dari satu hektare. Kenyataannya, proses ganti rugi lahan itu dilakukan Asmiyadi (Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Natuna saat itu) dan Bahtiar (PPTK dalam pelaksanaan ganti rugi lahan saat itu) hanya berdasarkan Surat Keputusan (SK) Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Natuna 2010.

Rupanya, lahan masyarakat yang diganti rugi hanya 30.078 meter persegi. Karena tak seluruhnya diganti rugi, temuan kerugian negara mencapai Rp360 juta.

Asmiyadi dan Bahtiar dihadapkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungpinang. Asmiyadi divonis dua tahun penjara oleh hakim Pengadilan Tipikor Tanjungpinang pada 5 Agustus 2014 lalu.

Asmiyadi diminta mengembalikan uang negara Rp240 juta dari jumlah total Rp360 juta. Jika tidak, hukumannya diganti 10 bulan penjara. Sedangkan Bakhtiar divonis satu tahun dan tiga bulan penjara.

Dalam kasus ini, Raja Amirullah ikut terjerat. Ia dihukum dua tahun penjara pada 17 Juni 2015. Namun, ia menyatakan banding. Usai divonis ketika itu, Raja Amirullah mengungkapkan, kegiatan itu sudah ada dalam APBD Pemkab Natuna pada 2010.

Dalam persidangan, majelis hakim mempermasalahkan Surat Keputusan Bupati Nomor 331. SK itu diterbitkan Raja Amirullah pada 23 November 2010 saat ia menjadi bupati Natuna menggantikan Daeng Rusnadi yang terjerat kasus korupsi.

SK itu tentang penetapan lokasi kompensasi tanah akibat dampak Jalan Pering menuju ke Lokasi Perkantoran DPRD Natuna. Pelaksanaan pembebasan tangan yang dimaksud sepenuhnya dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, selaku Pengguna Anggaran Daerah.

Di samping itu, SK tentang pembebasan lahan di lokasi yang sama pernah diterbitkan Bupati Natuna sebelumnya, Daeng Rusnadi. SK yang diterbitkan pada 2009 itu belum dicabut sama sekali.

Oleh karena itu, SK 2009 masih berlaku. Dalam persidangan, SK yang diterbitkan Daeng Rusnadi itu malah dinyatakan tidak berlaku.

Sepanjang persidangan, ada sekitar 36 saksi yang dihadirkan jaksa. Hanya satu saksi yang menyatakan keterlibatan Raja Amirullah yaitu Asmiyadi. Raja Amirullah menyatakan merasa dizalimi usai persidangan.

Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum F Fajar D Laia mengatakan, Raja Amirullah dinyatakan terlibat dalam kasus korupsi ini. Pasalnya, Raja Amirullah memiliki tanggung jawab pasif atau delik omisionis, tidak berbuat tetapi menyebabkan kerugian negara. Sehingga, para pengguna anggaran dapat dimintai pertanggungjawabannya.

SURYA

Spread the love

Berita terkait

*

*

Top