Korupsi

Mantan bupati Natuna dieksekusi jaksa

Kajati Kepri Asri Agung Putra saat pers rilis eksekusi mantan bupati Natuna, Kamis (13/9/2018). Foto: Surya.

TANJUNGPINANG (KP): Pihak Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kejati Kepri) melakukan eksekusi terhadap terdakwa korupsi, Raja Amirullah, Kamis (13/9/2018). Hakim Mahkamah Agung menghukum mantan bupati Natuna selama lima tahun penjara.

Kepala Kejati Kepri Asri Agung Putra dalam pers rilis menyatakan, eksekusi dilakukan terhadap Raja Amirullah merupakan bupati Natuna periode 2010-2011. Eksekusi ini dilakukan karena perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap di tingkat Mahkamah Agung (MA).

“Setelah kami mendapatkan putusannya, Kejaksaan Negeri Natuna melakukan eksekusi terhadap Raja Amirullah,” ujarnya.

Perkara ini tentang korupsi dana pembebasan lahan untuk fasilitas umum (Fasum) dan fasilitas sosial (Fasos) pembangun jalan di Sungai Pauh, Desa Penaga Ulu, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna pada 2010 silam.

Raja Amirullah selaku bupati Natuna menerbitkan surat keputusan tentang Penetapan Lokasi Kompensasi Tanah Akibat Dampak Jalan Pering menuju ke lokasi Kantor DPRD Natuna. Selanjutnya, Raja Amirullah bersama Kuasa Pengguna Anggaran Asmiyadi dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bahtiar menggelar musyawarah dengan masyarakat.

Rapat tersebut membahas pembebasan lahan. Padahal, pihak yang berhak untuk menggelar masyawarah itu adalah Panitia Pengadaan Pembebasan Lahan. Akibat perbuatan Raja Amirullah bersama Asmiyadi dan Bahtiar, negara dirugikan Rp367.935.000.

Dalam perjalanan kasus ini, Raja Amirullah divonis dua tahun oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjungpinang pada 17 Juni 2015. Namun, Raja Amirullah menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru.

Hasilnya, Raja Amirullah dihukum tiga tahun penjara pada 18 Februari 2016. Selanjutnya, kasus ini diajukan ke Mahkamah Agung.

“Majelis hakim MA menghukum Raja Amirullah selama lima tahun penjara pada 7 Maret 2018,” ungkap Asri.

Ia juga didenda Rp200 juta. Bila uang denda tak dibayar, maka hukumannya ditambah enam bulan kurungan.

Perlu ditekankan, pelaksanaan eksekusi ini cukup kondusif tanpa harus melakukan tindakan yang luar biasa. Raja Amirullah sudah dipanggil secara patut. Dalam panggilan kedua, Raja Amirullah datang.

“Pendekatan hukum tindak pidana korupsi itu bila dilakukan secara elegan, dengan hati nurani dan objektif. Pihak-pihak yang merasa perbuatan itu dia lakukan, mereka harus menyadari kalau memang harus bertanggung jawab. Kami mengeksekusinya ke Lembaga Pemasyarakatan Tanjungpinang,” sebut Asri.

SURYA

Spread the love

Berita terkait

*

*

Top