Dewan Pers: ASN tidak bisa ikut UKW

Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers Anthonius Jimmy Silalahi saat memeriksa dokumen anggota SMSI Sumbar, Kamis (6/9/2018) sore. Foto: Istimewa.

PADANG (KP): Dewan Pers lakukan verifikasi faktual keberadaan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumatera Barat (Sumbar), Kamis (6/9/2018) sore. Verifikasi ini dipimpin Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers Anthonius Jimmy Silalahi didampingi sejumlah staf sekretariat Dewan Pers.

“Ada juga media siber yang dilengkapi lembaga Ombudsman di sini (Sumbar-red) ya. Ini bagus sekali untuk meningkatkan kepercayaan publik,” celutuk Jimmy saat memeriksa satu per satu berkas kelengkapan administrasi keanggotaan di sekretariat SMSI Sumbar, Jalan Jhoni Anwar, Lapai.

Kelengkapan administrasi yang ditelisik (sesuai dokumen standar verifikasi faktual), mulai dari status kantor berikut kelengkapan sarana pendukungnya. Kemudian, kelengkapan administrasi perusahaan anggota SMSI seperti akta notaris berupa perusahaan terbatas (PT), SIUP, TDP, SITU HO, NPWP hingga penanggung jawab media harus berkompetensi utama (UKW Utama). Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang berbeda dengan pusat, juga ikut ditanyakan terutama soal pergantian tampuk kepemimpinan organisasi.

“Kewajiban berbadan hukum PT ini, sebenarnya untuk kita juga. Di mata hukum, ada pemisahan yang jelas antara kekayaan pemilik dengan badan usaha yang dikelola, jika berstatus PT. Kalau masih bersikeras selain PT, apa mau mempertaruhkan seluruh kekayaan yang dimiliki jika perusahaannya bermasalah di kemudian hari. Kita kan tak tahu apa yang terjadi di masa depan,” terang Jimmy.

Sebanyak 18 dokumen kelengkapan administrasi perusahaan media siber anggota SMSI Sumbar diteliti satu per satu oleh Jimmy. Salah satu yang diteliti yaitu portal berita valora.co.id yang berada di bawah naungan PT Valora Media Baru.

“Kami mencatat sudah lebih dari 40 perusahaan media siber yang menyatakan bergabung dengan SMSI Sumbar. Namun, legalitas perusahaannya, masih belum memenuhi syarat dari Dewan Pers. Makanya, kami hanya menyediakan data yang memenuhi persyaratan saja untuk diverifikasi,” terang Novermal seputar data perusahaan yang diserahkan untuk diverifikasi faktual.

Bagi calon anggota yang belum lengkap administrasi perusahaannya akan jadi pekerjaan rumah sebagai sebuah organisasi.

Menanggapi hal ini, Jimmy mengapresiasi SMSI Sumbar yang dinilainya serius menghadapi verifikasi yang akan berujung pada keputusan yaitu menjadikan SMSI sebagai salah satu konstituen (anggota) Dewan Pers.

“Saya lihat, dokumen yang diserahkan tertata rapi. Jelas urutan administrasinya. Lengkap perizinannya. Ini menunjukan SMSI Sumbar serius membina anggota. Kita apresiasi ini. Semoga, hal ini juga ditiru pengurus SMSI lainnya di seluruh provinsi yang juga akan segera diverifikasi Dewan Pers,” harap Jimmy yang menemukan masih ada perusahaan media siber yang penanggungjawabnya belum UKW Utama dari dokumen diserahkan.

Di kesempatan itu, Jimmy kembali menegaskan, aparatur sipil negara (ASN) tidak bisa mengikuti uji kompetensi wartawan (UKW) di semua level kompetensi. Apakah itu level, muda, madya, terlebih lagi utama. Sebab, profesi wartawan dengan ASN itu jauh berbeda.

ASN mengacu pada Undang-Undang Kepegawaian beserta turunannya. Sedangkan profesi wartawan itu dilindungi oleh Undang-Undang Pers.

“Tak bisa campur aduk, mau jadi ASN tapi berprofesi juga sebagai wartawan. Kalau ada ASN yang ikut UKW, segera laporkan ke Dewan Pers. Saya akan cabut kompetensi UKW-nya,” tegasnya.

Jimmy menyebutkan, DPR akan membuat Undang-Undang Konvergensi. Aturan ini sangat penting untuk menjawab era konvergensi media yang makin diminati masyarakat.

“Untuk jurnalistik, telah ada UU Pers. Kemudian juga ada UU ITE yang mengatur tentang transaksi elektronik. Yang belum ada itu aturan tentang konvergensi media. Dewan Pers telah beberapa kali berdialog dengan DPR seputar perlunya UU Konvergensi ini,” terangnya.

Usai jalani verifikasi faktual, Novermal menyampaikan terima kasih pada Dewan Pers serta pengurus dan anggota SMSI Sumbar yang telah mendukung salah satu syarat sebagai organisasi cabang di daerah.

“Semoga SMSI segera jadi konstituen Dewan Pers,” harapnya.

REDAKSI

Spread the love

Berita terkait

*

*

Top