SMSI Jatim diverifikasi faktual Dewan Pers

Pengurus SMSI Jatim usai verifikasi faktual Dewan Pers

SURABAYA (KP): Rencana Dewan Pers (DP) memverifikasi keberadaan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) di Provinsi-provinsi mulai diwujudkan. Untuk pertama kali, SMSI Provinsi Jawa Timur (Jatim) diverifikasi faktual oleh Dewan Pers (DP), Jumat (23/8/2018).
Dipastikan, verifikasi kepengurusan SMSI di provinsi-provinsi yang di tetapkan oleh DP. Verifikasi SMSI Jatim ini dilakukan oleh Imam Wahyudi, anggota DP beserta Reza staf khusus dari Sekretariat DP, di sekretariat SMSI Jatim, Jalan Taman Apsari, Surabaya, Jatim.

Hadir hampir seluruh pengurus SMSI Jatim, diantaranya Lutfil Hakim, pembina, Eko Pamuji, Ketua, Makin Rahmat, Sekretaris, Andi Setiawan, Bendahara, Kedua Bidang Heri Wahyudi, Rossi Rahardjo, Sokip, Raditya Khaddafi, dan Syaiful Anam Wakil Sekretaris.

Didampingi Makin Rahmat, Eko Pamuji Ketua SMSI Provinsi Jatim, mengatakan, bahwa verifikasi kepengurusan SMSI provinsi merupakan yang pertama dilakukan DP. Hal ini menjadi sebuah kebanggaan karena SMSI Jatim sungguh-sungguh menyiapkan yang dipersyaratankan Dewan Pers.

“Tahap pertama yang SMSI Jatim laporkan ke DP dan SMSI Pusat ada 21 perusahaan yg secara administrasi ikut diverifikasi. Saat dilakukan verifikasi faktual oleh Dewan Pers, semua syarat telah terpenuhi,” ujarnya.

Verifikasi faktual organisasi ini merupakan salah satu syarat dari organisasi Pers untuk di proses menjadi konstituen Dewan Pers. Sebagaimana yang diketahui, bahwa yang duduk di Dewan Pers itu selain tokoh masyarakat juga merupakan representasi para konstituen DP.

Yang disebut organisasi Pers, secara umum terdiri dari dua unsur, yaitu Organisasi Wartawan dan Organisasi Perusahaan Pers. Dewan Pers bersama Masyarakat Pers sudah menetapkan Standar Organisasi Wartawan pada Selasa 14 Maret 2006. Kemudian, Standar Organisasi Perusahaan Pers ditetapkan pada 6 Desember 2007.

“Syarat organisasi wartawan untuk jadi konstituen Dewan Pers minimal punya 500 anggota, dan ada pengurusan disetiap provinsi, Kabupaten dan Kota. Sementara persyaratan untuk perusahaan pers minimal ada 200 perusahaan pers yang tersebar di minimal 15 Provinsi. Pengurus, sarana dan prasarananya yang ada di Provinsi-provinsi ini wajib di Verifikasi,” lanjut Imam.

Sebagaimana diketahui, organisasi Wartawan dan Organisasi Perusahaan Pers yang selanjutnya disebut organisasi Pers mengacu pada UU Pers dan ketentuan Dewan Pers. Ormas dan LSM diatur dalam UURI Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Ormas.

Jika fakta di lapangan masih banyak oknum yang mengaku dari organisasi pers, hal seperti ini dapat merusak kepercayaan publik kepada organisasi pers dan media.

REDAKSI

Spread the love

Berita terkait

*

*

Top