Pengangguran tinggi, daya beli merosot

Amdaly Husnul, mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik Raja Haji.

Pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Negara berkembang seperti Indonesia sering kali dihadapkan dengan besarnya angka pengangguran.

Hal ini disebabkan jumlah penduduk yang tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Kompetensi pencari kerja yang tidak mumpuni juga salah satu penyebabnya.

Penyebab lainnya, informasi bagi para pencari kerja dinilai kurang efektif. Angka pengangguran yang tinggi berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kemiskinan, kriminalitas dan masalah-masalah sosial politik.

Setiap penganggur diupayakan memiliki pekerjaan yang banyak bagi kemanusiaan. Ketidakmerataan pendapatan karyawan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas politik juga sangat berpengaruh terhadap ketenagakerjaan di Indonesia. Dampak krisis ekonomi yang berkepanjangan sampai saat ini membuat permasalahan tenaga kerja menjadi sangat besar dan kompleks.

Fenomena pengangguran juga berkaitan erat dengan terjadinya pemutusan hubungan kerja. Penyebab pemutusan hubungan kerja itu antara lain, krisis ekonomi atau keamanan yang kurang kondusif, peraturan yang menghambat inventasi, hambatan dalam proses ekspor dan impor, dan lain sebagainya.

Globalisasi telah menimbulkan dampak positif yang sangat besar bagi perekonomian. Meski demikian, globalisasi juga menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat suatu negara.

Kemiskinan dan ketidakmerataan distribusi pendapatan diakibatkan ketidakmerataan distribusi kesempatan dan lapangan pekerjaan antara wilayah pedesaan dan perkotaan. Ketimpangan ini tampak jelas dalam perkembangan angkatan kerja yang jauh lebih pesat dibanding kemampuan penyerapan tenaga kerja itu sendiri.

Hal itu terlihat di salah satu provinsi di Indonesia, yaitu Kepulauan Riau (Kepri). Perlambatan ekonomi turut mempengaruhi serapan tenaga kerja di Kepri.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kepri yang dirilis pada Februari 2016, tingkat pengangguran Kepri mencapai 9,03%, meningkat dibanding periode Agustus sebesar 5,63%. Penurunan serapan tenaga kerja dicatatkan sektor industri, pertambangan, keuangan, dan pertanian.

Meningkatnya angka pengangguran juga mempengaruhi daya beli masyarakat untuk sektor properti. Dampaknya, pertumbuhan kredit perbankan sebesar 6,45%, lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya sebesar 7,93%.

Tahun Baru identik dengan harapan perubahan ke arah yang lebih baik, tidak terkecuali dalam bidang ekonomi. Kementerian Keuangan pun merincikan beberapa resolusi masyarakat sebagai harapan untuk perekonomian pada tahun depan.

Kenaikan harga bahan pokok terjadi setiap tahunnya. Komoditas bahan pangan, dari makanan pokok, sayuran, bumbu, dan lainnya diharap tak melonjak tinggi pada momen tertentu. Pemerintah, yang dalam hal ini memegang peran kewenangan, diharapkan bisa melakukan pengawasan.

Pemerintah juga memastikan harga bahan pokok di pasaran tetap stabil. Sehingga, kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan harga yang stabil.

Berdasarkan keterangan pihak BPS pada Februari 2016, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai lebih dari 7 juta orang. Tingginya angka pengangguran memiliki sejumlah dampak negatif, seperti meningkatnya angka kriminalitas.

Situasi tersebut diharapkan bisa teratasi dengan adanya langkah proaktif dari pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja. Harga bahan pokok yang mengalami lonjakan, kenaikan tarif beberapa layanan publik membuat masyarakat harus memutar otak untuk bertahan hidup.

Kondisi ini kemudian melahirkan tuntutan agar pemerintah bisa peka terhadap kebutuhan tersebut dengan menaikkan standar gaji masyarakat. Agar, semua kebutuhan dapat terakomodasi.

Masyarakat menilai masih banyak persoalan yang harus dibenahi di sektor ekonomi. Dari hasil survei, masyarakat berharap agar pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan yang konkret terkait pertumbuhan ekonomi yang kini tengah melambat dan memengaruhi semua aspek kehidupan masyarakat.

Salah satu faktor yang membuat munculnya masalah pengangguran adalah ketika adanya ketimpangan antara jumlah kesempatan kerja yang tersedia dengan tenaga kerja yang mumpuni. Pendidikan yang rendah dapat menyebabkan seseorang sulit untuk mendapat pekerjaan.

Masyarakat pun berharap agar pemerintah bisa berperan serta untuk meningkatkan kualitas manusia dengan menyelenggarakan pelatihan kepada tenaga kerja sehingga memiliki keahlian memadai.

Pembangunan daerah yang tidak merata merupakan suatu tantangan tersendiri bagi pemerintah. Kesenjangan pembangunan di negeri ini dapat dilihat dari dominannya kegiatan pemerintahan di Kepri. Atas dasar inilah, masyarakat menuntut pemerataan pembangunan di seluruh wilayah guna mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus menyejahterakan masyarakat.

BPS Provinsi Kepri mengumumkan, pertumbuhan ekonomi Kepri hingga triwulan keempat 2017 terendah dari seluruh provinsi seluruh Indonesia. Prestasi pertumbuhan yang dicapai selama setahun ini, pertumbuhan ekonomi Kepri pada triwulan keempat tumbuh 2,57 persen.

Pertumbuhan pada triwulan ini didorong oleh industri pengolahan yang memberikan andil pertumbuhan sebesar 1,48 persen. Dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga memberikan andil pertumbuhan ekonomi terbesar yaitu 2,48 persen.

Peningkatan kondisi ekonomi konsumen didorong oleh meningkatnya pendapatan rumah tangga, pengaruh inflasi terhadap konsumsi, volume konsumsi, rencana pembelian barang tahan lama, rekreasi, dan hajatan.

Sementara it, nilai Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Provinsi Kepri pada triwulan pertama 2018 diperkirakan sebesar 104,59. Artinya, kondisi ekonomi konsumen diperkirakan akan meningkat jika dibandingkan dengan triwulan keempat 2017.Perkiraan meningkatnya kondisi ekonomi konsumen disebabkan meningkatnya indeks pendapatan rumah tangga mendatang dan pembelian barang tahan lama.

BPS Kepri juga merilis performa perekonomian Kepri kondisi terkini. Terungkap, pertumbuhan ekonomi (PE) Kepri pada triwulan ketiga 2017 sudah menampakkan tanda-tanda pemulihan. Hal itu terlihat dari pertumbuhan sebesar 2,41 persen bila dibandingkan triwulan yang sama pada 2016 year on year (yoy).

Pencapaian ini sudah meningkat lebih dua kali lipat dibandingkan pertumbuhan triwulan kedua yang angkanya 1,04 persen yoy. Pertumbuhan ekonomi triwulan ketiga yang relatif signifikan tersebut tidak terlepas dari mulai bangkitnya industri manufaktur yang tumbuh 2,88 persen.

Bila ditelisik lebih jauh, ternyata faktor pendorong utamanya adalah subsektor industri barang dari logam, komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik yang notabene memiliki kontribusi 20,25 persen terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kepri. Dari sini terlihat bahwa industri manufaktur telah berperan sebagai “penyelamat” perekonomian Kepri.

Pertumbuhan ekonomi merupakan mesin penggerak utama mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan, dan meminumkan kesenjangan pendapatan, serta peningkatan kesejahteraan. Itulah sebabnya ketika menetapkan target, PE harus dihitung secara cermat dan mendalam serta berbasis pada potensi ekonomi wilayah. Supaya, perputaran roda perekonomian sebagaimana yang diharapkan dapat terwujud.

Berdasarkan data BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi sampai Februari 2018 ini masih didominasi Provinsi Jawa Barat sebesar 8,16 persen. Sedangkan yang paling terendah adalah Provinsi Bali, yakni 0,86 persen.

Meskipun demikian, jika diurutkan per Agustus 2016, TPT Provinsi Kepri 7,69 persen pada Februari 2017, turun menjadi 6,44 persen. Kemudian pada Agustus 2017 naik lagi menjadi 7,16 persen. Terakhir pada Februari 2018 sekitar 6,43 persen.

Semua permasalahan hal diatas tampaknya sudah dipahami oleh pembuat kebijakan. Namun hal yang tampaknya kurang dipahami adalah bahwa masalah ketenagakerjaan atau pengangguran bersifat multidimensi. Sehingga, pemecahan multidimensi yang juga diperlukan.

Untuk mengurangi tingkat pengangguran, maka harus ada peran pemerintah. Pemerintah harus bisa mengeluarkan kebijakan yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Kebijakan itu dijalankan dengan konsisten dan sungguh-sungguh sampai terlihat hasil yang maksimal.

Pemerintah juga harus memberikan penyuluhan, pembinaan, dan pelatihan kerja kepada masyarakat. Agar, lapangan pekerjaan dapat diciptakan. Berwiraswasta seperti ini salah satu bentuk membantu pemerintah mengurangi pengangguran.

Penulis: Amdaly Husnul
Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan
Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik Raja Haji

Spread the love

Berita terkait

*

*

Top