Disdukcapil Batam

Pengawai kurang, dokumen menumpuk

Anggota Komisi I DPRD Kepri saat berbincang dengan Wali Kota Batam Rudi usai sidak, Selasa (22/5/2018). Foto: Istimewa.

BATAM (KP): Penumpukan dokumen dan antrian yang cukup panjang terjadi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam. Penyebabnya, dinas ini kekurangan pegawai.

“Dari hasil aspirasi warga dan pantauan di lapangan, kami menemukan beberapa persoalan dari pelayanan di Disdukcapil ini. Kami menemukan beberapa fasilitas sarana dan prasarana kurang memadai,” kata Wakil Ketua I DPRD Kepri Taba Iskandar di ruang kerja Wali Kota Batam usai inspeksi mendadak (sidak) di Disdukcapil, Selasa (22/5/2018).

Tak hanya fasilitas yang kurang memadai, Komisi I DPRD Kepri juga menemukan bahwa terjadi penumpukan dokumen dan antrian yang cukup panjang. Kondisi ini, tentunya harus segera dicarikan solusinya agar pelayanan kepada masyarakat dapat lebih maksimal.

Sekretaris Komisi I DPRD Kepri Sukhri Fahrial juga menyoroti minimnya pegawai yang bertugas. Kekurangan pegawai inilah diduga sebagai penyebab penumpukan dokumen yang terjadi.

“Saya meminta agar Pemko dapat memperbanyak petugas di Disdukcapil,” pintanya.

Menanggapi hal ini, Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengakui belum sarana dan prasarana pelayanan di Disdukcapil. Kondisi minim ini mengakibatkan praktik percaloan diduga masih tetap ada.

“Mau diakui atau tidak, praktik percaloan saya duga masih ada. Namun, kami terus berupaya untuk menyelesaikannya,” katanya.

Salah satu cara mengatasinya dengan membangun fasilitas pelayanan baru lengkap dengan sistem yang terkomputerisasi. Sayangnya, niat itu masih terbentur minimnya anggaran yang dimiliki Pemko Batam.

“Percaloan akan tertutup sendiri dengan sistem yang kita bangun nanti,” jelasnya.

Pemko Batam mencoba mengadopsi sistem kependudukan di Thailand yang terintegrasi. Di Thailand, pemerintah tahu kalau ada warganya yang hamil.

“Jadi, sejak lahir sampai meninggal pemerintah mengetahuinya,” ucapnya.

Untuk mengarah kesana, Rudi berharap dukungan semua pihak, termasuk lembaga legislatif.

REDAKSI

Spread the love

Berita terkait

*

*

Top