Hasil audit BPK

Beasiswa Rp1,9 miliar tidak tersalurkan

Anggota V BPK Isma Yatun menyerahkan hasil audit keuangan Pemprov Kepri kepada Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, Senin (21/5/2018). Foto: Istimewa.

TANJUNGPINANG (KP): Pemprov Kepri kembali diberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Pemprov Kepri untuk kali ketujuh. Namun, opini tersebut bukan tanpa cacat dan masih ada catatan dari BPK.

“Kami memberikan apresiasi atas keberhasian tujuh kali mendapatkan opini WTP ini. Namun, tanpa mengurangi keberhasilan ini, BPK masih menemukan beberapa permasalahan dalam laporan keuangan Pemprov Kepri ini,” kata Anggota V BPK Isma Yatun saat menyampaikan sambutannya di Rapat Paripurna DPRD Kepri, Senin (21/5/2018).

Beberapa permasalahan itu di antaranya, beasiswa sebesar Rp1,9 miliar yang tidak tersalurkan dan investasi Pemprov Kepri sebesar Rp43,41 miliar dinilai tidak memberikan manfaat ekonomi.

“Kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan masih belum berjalan dengan baik,” ungkap Isma.

Salah satu sebabnya, terdapat pengeluaran jasa publikasi sebesar Rp390 juta yang masih menggunakan media yang belum terverifikasi Dewan Pers. BPK yakin, Pemprov Kepri akan segera menindaklanjuti laporan ini dan memberikan jawaban kepada BPK segera.

“Jawaban dapat disampaikan selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini disampaikan,” jelas Isma.

Sedangkan untuk DPRD, BPK membuka pintu untuk melakukan konsultasi atas materi-materi pemeriksaan yang dirasakan belum jelas.

Di tempat yang sama, Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak memberi selamat atas keberhasilan Pemprov Kepri meraih opini WTP dari BPK. Namun demikian, seluruh catatan dan temuan tersebut diharapkan dapat segera ditindaklanjuti oleh Pemprov Kepri. DPRD akan segera membentuk Panitia Khusus yang membahas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

“Pansus ini nantinya akan membahas laporan hasil pemeriksaan BPK ini,” ujarnya.

REDAKSI

Spread the love

Berita terkait

*

*

Top