PT Growa Indonesia

Awe: Mau izinnya dari langit pun, tapi tak prosedural

Inilah aktivitas pertambangan pasir darat PT Growa Indonesia di Desa Tanjungirat, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga. Foto diambil pada Mei 2017 lalu. Foto: Istimewa.

TANJUNGPINANG (KP): Pemkab Lingga tidak mengakui keberadaan perusahaan penambangan pasir, PT Growa Indonesia (GI) di Desa Tanjungirat, Kecamatan Singkep Barat. Pasalnya, aktivitas perusahaan ini tidak ada rekomendasi dari pemerintah daerah.

“PT Growa Indonesia tidak pernah ada izin dari bupati Lingga. Operasional mereka tidak produsedural,” ungkap Bupati Lingga Alias Wello (Awe) saat diwawancarai di Tanjungpinang, beberapa waktu lalu.

Sebab, salah satu syarat dimulainya aktivitas penambangan adalah rekomendasi bupati Lingga. Meski, pengurusan izin pertambangan berada dalam kewenangan Pemprov Kepri.

“Saya tolak dana retribusinya. Saya tak pernah mengakui itu,” tegas Awe.

Aktivitas penambangan pasir PT Growa Indonesia sudah dilaporkan ke pihak berwajib. Sebab, keberadaan perusahaan ini tidak diakui.

“Adakah orang kuat di balik itu? Siapa yang bermain? Mau izinnya dari langit pun, tapi tak prosedural,” ucap Awe.

Diberitakan Koranpeduli.com pada 25 Mei 2017 lalu, Azhar, salah seorang warga Dusun Setawar, Desa Tanjung Irat mengatakan, perusahaan tambang pasir itu kembali beroperasi sejak satu bulan terakhir. Sebelumnya, perusahaan ini sempat berhenti beraktivitas karena kecaman dari pemerintah setempat.

Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan (DPM-PTSPP) Kabupaten Lingga Raja Fahrurrazi menyatakan, aktivitas PT GI tanpa sepengetahuan Pemkab Lingga. Perusahaan itu tidak mengantongi rekomendasi dari kepala daerah.

Secara umum, perusahaan tidak bisa mengurus Izin Usaha Penambangan (IUP) yang kewenangan saat ini berada di Pemprov Kepulauan Riau (Kepri). Sebab, pihak GI belum mengantongi izin wilayah penambangan dari pemerintah kabupaten kota setempat, dalam hal ini izin yang ditandatangani Bupati Lingga Alias Wello.

Alur pengurusan izin pertambangan sederhana. Perusahaan mengurus izin prinsip menyangkut legalitas usaha. Selanjutnya, izin wilayah pertambangan di kabupaten atau kota tempat penambangan, izin wilayah usaha pertambangan dari Distamben Kepri, amdal dari BLH Kepri, dan izin eksplorasi dari Distamben Kepri.

Sebaliknya, PT GI disinyalir tidak melalui mekanisme perizinan seperti yang sudah diamanatkan dalam butir Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Sebelumnya, permasalahan PT GI pernah hangat pada 2016 lalu. Perusahaan yang bergerak di bidang usaha penambangan pasir darat tersebut dianggap telah beroperasi secara ilegal di Desa Tanjung Irat, Kecamatan Singkep Barat. Pasalnya, perusahaan tidak memiliki kelengkapan izin beroperasi maupun produksi sesuai aturan perundang-undangan yang mengatur tentang usaha pertambangan.

Pemerintah Kabupaten Lingga juga tak berani menerbitkan rekomendasi kepada perusahaan tersebut. Karena, Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikantongi pihak perusahaan merupakan izin perpanjangan atas nama perusahaan lain, yang diubah nama menjadi PT GI. Dalam aturan pertambangan seperti yang tertuang dalam pasal 93 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2009, istilah pemindahan IUP dari perusahaan tambang yang satu ke perusahaan tambang lainnya seperti PT GI ini, tidak dibenarkan.

SURYA|REDAKSI

Spread the love

Berita terkait

*

*

Top