Bos tambang pasir ilegal dituntut 15 bulan

Herman alias Kangui memegang surat tuntutan usai sidang di PN Tanjungpinang, Senin (30/4/2018). Foto: Surya.

TANJUNGPINANG (KP): Herman alias Kangui dituntut satu tahu dan enam bulan penjara oleh jaksa. Ia terbukti melakukan penambangan pasir ilegal yang dapat merusak lingkungan.

Tuntutan ini dibacakan Jaksa Penuntut Umum Zaldi Akri dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Senin (30/4/2018).

“Kami menuntut terdakwa selama satu tahun dan tiga bulan penjara,” katanya.

Kangui juga didenda Rp50 juta. Bila uang denda tak sanggup dibayar, hukumannya ditambah empat bulan kurungan.

Perbuatan Kangui terbukti memenuhi unsur pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Pasal ini tentang orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR)), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yaitu berupa penambangan pasir.

Hukuman tersebut diajukan ke persidangan atas pertimbangan berbagai hal. Hal memberatkan, perbuatan Kangui dapat merusak lingkungan. Hal meringankan, Kangui belum pernah dihukum.

Usai mendengar tuntutan jaksa, Ketua Majelis Hakim Jhonson Fredy Sirait menunda persidangan. Agenda berikutnya, pembacaan nota pembelaan (pledoi).

Data di pengadilan, perkara ini berawal saat salah seorang anggota polisi mendapt informasi dari masyarakat Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan. Informasi ini tentang penambangan pasir ilegal di Desa Kawal.

Informasi itu ditindaklanjuti. Tim dari Satuan Reskrim Khusus Polda Kepri yang berada di Batam turun ke lokasi yang disebutkan pada 10 Oktober 2017, sekitar pukul 10.00.

Tim tiga di lokasi sekitar pukul 14.00. Dalam pengintaian terlihat aktivitas tambang pasir dengan alat berat.

Para pekerja mulai dari pencatat jumlah truk yang mengangkut pasir hingga operator alat berat. Sejumlah truk dalam antrean memuat pasir.

Kangui dan para pekerjanya diamankan. Diakui Kangui, penambangan pasir ini beraktivitas tanpa izin dari pemerintah daerah.

Aktivitas tambang pasir ilegal ini sudah dilakukan sejak April 2017. Dalam sehari, pasir yang diproduksi mencapai 100 meter kubik (m3) setiap hari.

Lahan penambangan pasir ini disewa dari La Hasni seluas empat hektare. Namun, lahan yang berhasil digarap hanya satu hektare.

Pemilik lahan dibayar Rp50.000 per truk. Pasir yang dijual seharga Rp160.000 per truk dengan muatan empat meter kubik ditambah uang pungut jalan Rp20.000.

Menurut keterangan ahli, Budi Setiawan (ditangkap Satuan Narkoba Polres Tanjungpinang pada 9 April lalu) dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau, perbuatan Kangui melanggar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

SURYA

Spread the love

Berita terkait

*

*

Top