Daerah penghasil tak puas pembagian DBH

Pembicara dan peserta foto bersama usai Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) di Hotel Aston Batam, Senin (9/4/2018). Foto: Istimewa.

BATAM (KP): Banyak daerah penghasil yang masih tidak puas dengan pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) minyak, gas, mineral, dan batubara. Pasalnya, beberapa pihak masih menganggap pembagian DBH dari sumber daya alam memiliki kelemahan.

Hal itu diungkapkan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Montty Girianna dalam siaran persnya usai mengikuti Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) di Hotel Aston Batam, Senin (9/4/2018).

“Penyaluran DBH pada dasarnya bertujuan untuk menyeimbangkan antara pembangunan nasional dengan pembangunan daerah, sekaligus untuk mengurangi ketimpangan antara daerah penghasil dan daerah bukan penghasil sumber daya alam. Walaupun daerah penghasil memperoleh porsi yang lebih besar dibandingkan dengan daerah-daerah bukan penghasil, namun banyak daerah penghasil yang masih tidak puas dengan pembagian DBH,” katanya.

Beberapa isu yang selalu menjadi pertanyaan banyak pihak antara lain mengenai mekanisme dan besaran alokasi DBH bagi masing-masing daerah, proses penyaluran, dan isu mengenai kurang bayar dan lebih bayar. Walaupun regulasi terkait DBH sudah diatur dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan turunannya, beberapa pihak masih menganggap pembagian DBH dari sumber daya alam memiliki kelemahan, salah satunya karena pengaruh fluktuasi harga minyak dunia dan harga-harga komoditi lainnya, serta nilai tukar rupiah.

Ketidakpastian ini kerap membuat daerah salah menentukan perkiraan DBH yang diterima. Hal inilah yang mengganggu perencanaan anggaran pemerintah daerah.

Kasus lain seperti yang terjadi di Bojonegoro. Wilayah kabupaten yang dekat dengan lokasi sumur dan menanggung dampak sosial dari eksploitasi sumber daya alam tidak menerima alokasi DBH.

Karena, kabupaten tersebut berbeda provinsi dengan lokasi sumur. Sedangkan wilayah yang jaraknya jauh dan tidak secara langsung terkena dampak buruk dari eksploitasi alam mendapatkan alokasi DBH karena satu provinsi dengan lokasi sumur. Hal ini semakin mendorong upaya transparansi untuk memperbaiki tata kelola mekanisme penyaluran DBH.

Perlu diketahui, sambung Montty, DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagihasilkan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu. Pembahasan isu DBH sangat terkait dengan prinsip transparansi yang selama ini digaungkan oleh Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) sebagai standar global transparansi industri ekstraktif yang saat ini telah dilaksanakan di 51 negara, termasuk Indonesia.

EITI terus mendorong agar penyaluran dan pemanfaatan DBH dapat dilakukan secara transparan agar dapat meningkatkan pembangunan daerah, khususnya pada daerah-daerah kaya sumber daya alam. Sebab, daerah-daerah tersebut belum dapat secara maksimal memanfaatkan kekayaan alam bagi kesejahteraan masyarakat.

Kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau Ahmad Hijazi mengatakan, Pemerintah Provinsi Riau meminta diberi akses untuk mengetahui komponen pengurang dan pungutan lainnya dalam perhitungan DBH Migas. Penyaluran DBH yang tidak tepat waktu sangat menghambat dan perhitungan lebih salur dan kurang salur belum transparan.

“Sudah ada tuntutan dari rencana aksi Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsubgah) KPK Bidang Energi untuk membuka data terkoneksi dari SKK Migas, Kementerian ESDM dengan Kementerian Keuangan,” ucapnya.

EITI berupaya mendorong transparansi mekanisme alokasi dan penyaluran DBH agar terjadi kesaling percayaan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Laporan EITI tahun 2015 yang dipublikasikan telah mencantumkan informasi DBH sampai tingkat Kabupaten.

REDAKSI

Spread the love

Berita terkait

*

*

Top