Dua kades Bintan korupsi Dana Desa

Yusran divonis 24 bulan, Hamdan 28 bulan

Yusran Munir (kiri) dan Hamdan (kanan) usai divonis hakim Pengadilan Tipikor Tanjungpinang, Kamis (12/4/2018) malam. Foto: Surya.

TANJUNGPINANG (KP): Dua kepala desa (kades) di Kabupaten Bintan terbukti melakukan tidak pidana korupsi dana desa tahun 2016. Yusran Munir (Kades Malang Rapat) dan Hamdan (Kades Penaga) divonis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjungpinang, Kamis (12/4/2018) malam.

Amar putusan kedua kades ini dibacakan terpisah untuk Ketua Majelis Hakim Iriaty Khairul Ummah. Dalam amarnya dinyatakan, majelis hakim tidak sependapat dengan jaksa penuntut tentang lamanya masa penahanan. Pasalnya, uang negara sudah dikembalikan Rp100 juta ke rekening kas desa dari total kerugian negara Rp300.643.081.

“Kami menghukum terdakwa Yusran Munir selama dua tahun penjara,” katanya.

Yusran Munir juga didenda Rp50 juta. Bila uang denda tak dibayar, hukumannya ditambah dua bulan kurungan.

Sisa uang negara yang belum dibayar sekitar Rp200.643.081. Jika tak diganti seluruhnya, maka hukuman Yusran Munir ditambah delapan bulan penjara.

Kemudian, sidang dilanjutkan dengan pembacaan putusan bagi Kades Penaga yaitu Hamdan. Menurut majelis hakim, Hamdan juga terbukti bersalah melanggar pasal 3 juncto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

“Kami menghukum terdakwa selama dua tahun dan empat bulan penjara,” sebut Hakim Iriaty.

Hamdan juga didenda Rp50 juta. Apabila uang denda tak dibayar, hukuman Hamdan ditambah dua bulan kurungan.

Hamdan juga diharuskan mengganti kerugian negara sebesar Rp447.669.082. Jika uang negara tak sanggup diganti, hukuman Hamda ditambah sepuluh bulan penjara.

“Terdakwa sudah mengembalikan uang negara Rp70 juta. Kami perintahkan jaksa penuntut agar segera menyetorkan uang tersebut ke kas negara,” ucap Hakim Iriaty.

Untuk diketahui, dua kades ini dituntut jaksa pada 19 Februari lalu. Yusran Munir dituntut tiga tahun penjara. Sedangkan Hamdan dituntut tiga tahun dan enam bulan penjara.

Berdasarkan data pengadilan, kasus ini berawal saat Hamdan diangkat sebagai Kades Penaga pada 2 Januari 2013. DD dan ADD juga disalurkan bertahap sepanjang tahun 2016 melalui Rekening Kas Desa sebesar Rp1.770.253.420.

Di dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) pada 24 Oktober 2016 telah tercantum kegiatan beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang akan dilaksanakan di Desa Penaga mulai 1 Januari 2016 sampai 31 Desember 2016. Bendahara Desa Hery Iskandar diperintah mencairkan DD dan ADD tanpa sesuai prosedur pada 13 Mei 2016.

Dana yang dicairkan sebesar Rp50 juta. Dana ini dikelola sendiri tanpa melibatkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).

Lima PTPKD ini hanya diberikan 60 persen dari anggaran yang sebenarnya. DD dan ADD ini ditarik dari Baik Riau Kepri Tanjuguban hingga saldo tersisa Rp3.075.984.

APBDesa juga ditarik Hamdan hingga tersisa Rp268.312. Karena tak digunakan sebagaimana mestinya, sejumlah proyek fisik tidak sesuai perencanaan.

Akibatnya, negara dirugikan sebesar Rp517.669.082. Nilai kerugian negara ini berdasarkan laporan penghitungan ahli yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tanjungpinang pada 22 Agustus 2017 dan penghitungan penyidik Kejaksaan Negeri Tanjungpinang pada 9 November 2017.

Perbuatan yang sama juga dilakukan Yusran Munir dalam penggunaan dan pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). DD dan Alokasi Dana Desa (ADD) dikucurkan untuk Desa Malaang Rapat sepanjang tahun 2016. Total DD dan ADD yang diterima Rp1.757.048.032.

Wendi, bendahara desa, diperintahkan Yusran mencairkan dana tersebut dari Rekening Kas Desa (RKD) sekitar Rp92 juta tanpa sesuai prosedur pada 2 Mei 2016. Pencairan ini tanpa melihatkan sekretaris desa sebagai pihak yang memverifikasi.

Yusran mengambil alih pengelolaan Kegiatan dari Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) untuk kegiatan penyertaan modal BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Rp150 juta, pengadaan jasa percetakan Rp40 juta, turnamen sepak takraw Rp15 juta, pelatihan PKK Rp17.611.000, pelaksanaan STQ Rp24 juta. Dana ini tidak bisa dipertanggungjawabkan Yusran.

Penyidik Kejaksaan Negeri Tanjungpinang pada 30 November 2017 menghitung sendiri kerugian negara berdasarkan Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Desa Malang Rapat dan Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang tertanggal 28 September 2017. Kerugian negara akibat perbuatan Yusran sekitar Rp300.643.081.

SURYA

Spread the love

Berita terkait

*

*

Top