Eks Bendahara Dinsoskam divonis 4 tahun

Raja Muhammad Rizal usai mendengarkan keterangan saksi di Pengadilan Tipikor Tanjungpinang. Foto: Surya.

TANJUNGPINANG (KP): Raja Muhammad Rizal (48) divonis empat tahun penjara oleh hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjungpinang pada 5 April lalu. Mantan bendahara Dinas Sosial dan Pemakaman (Dinsoskam) Kota Batam ini terbukti korupsi dana Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada 2015.

“Kami menghukum terdakwa selama empat tahun penjara,” kata Ketua Majelis Hakim Guntur Kurniawan saat ditemui, Jumat (13/4/2018).

Putusan ini dibacakan pada 5 Apri lalu. Masa pikir-pikir sudah tujuh hari.

Rizal juga didenda Rp50 juta. Jika uang denda tak dibayar, hukumannya ditambah dua bulan kurungan.

Rizal juga diwajibkan mengganti kerugian negara sebesar Rp1.505.990.249. Bila uang negara tak sanggup diganti, hukuman Rizal ditambah dua tahun penjara.

Kesempatan berbeda, penasihat hukum Rizal yaitu Sri Ernawati mengungkapkan, tuntutan yang diajukan jaksa juga empat tahun penjara. Bila uang pengganti tak dibayar, hukuman Rizal ditambah satu tahun penjara.

“Majelis hakim menaikkan hukuman penjara untuk subsider uang pengganti menjadi dua tahun penjara,” ungkapnya.

Data di pengadilan, perbuatan Rizal ini berawal saat anggaran dikucurkan Pemko Batam pada 2015. Nilai sekitar Rp29.254.577.189,92.

Dana tersebut digunakan untuk belanja pegawai, barang, dan modal. Sebagian dana itu juga digunakan untuk berbagai kegiatan.

Dana untuk kegiatan tersebut akan dikucurkan Bendahara Pengeluaran ke masing-masing Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Dalam pelaksanaannya, Rizal memalsukan tanda tangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dece Awida Ria (Pejabat Penatausahaan Keuangan) dan Pengguna Anggaran (PA) Raja Kamarulzaman (Kepala Dinsoskam). Pemalsuan itu dilakukannya mulai dari 21 Januari hingga 15 Desember 2015.

Pada tahun itu, Dinsoskam Batam juga melakukan kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan anggaran Rp18.726.420.000. Tanda tangan Kuasa Pengguna Angaran (KPA) Akhriani Lili dan Raja Kamarulzaman dipalsukan Rizal dalam pencairan dana RTLH sekitar Rp750 juta pada 15 Desember. Dalam proses pencarian, dana Rp750 juta ini tidak diserahkan Rizal kepada Akhriani Lili dan Dyah Sita Resmi selaku PPTK RTLH.

Di samping itu, dana Tambah Uang Persediaan (TU) sekitar Rp1.181.340.000 (terdiri dari sisa uang sebesar Rp 431.340.000 pada kegiatan RTLH bulan Agustus 2015 ditambah uang sebesar Rp750.000.000 pada Desember) tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Rizal selaku Bendahara Pengeluaran.

Berdasarkan hasil audit dari pihak Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Kepulauan Riau diperoleh rincian. Jumlah dana APBD Pemko Batam Tahun Anggaran 2015 yang dicairkan ke Dinsoskam Batam sebesar Rp30.172.315.521. Dana APBD yang digunakan dan dipertanggungjawabkan sebesar Rp28.642.192.272.

Pengembalian Sisa Dana dengan mekanisme Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) sebesar Rp24.133.000. Uang yang masih harus dipertanggungjawabkan oleh Rizal sebagai Bendahara Pengeluaran sebesar Rp1.505.990.249.

Uang yang sudah dipertanggungjawabkan oleh Rizal sebagai Bendahara Pengeluaran dalam periode 1 Januari 2016 hingga audit berakhir adalah nihil. Kesimpulannya, penyalahgunaan sisa kas Dinsoskam sekitar Rp1.505.990.249.

SURYA

Spread the love

Berita terkait

*

*

Top