Kepala Puskesmas Moro divonis 3 tahun

Ridwan (tengah) dan Ade Agussuwarman (kanan) berdiskusi dengan penasihat hukumnya usai divonis hakim Pengadilan Tipikor Tanjungpinang, Selasa (10/4/2018). Foto: Surya.

TANJUNGPINANG (KP): Ridwan (37), Kepala Puskesmas Moro, divonis tiga tahun penjara oleh hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjungpinang, Selasa (10/4/2018). Sedangkan Bendahara Puskesmas Moro, Ade Agussuwarman (35), divonis dua tahun dan enam bulan penjara.

Ketua majelis Hakim Eduart Sihaloho dalam amar putusannya memaparkan amar putusannya. Fakta persidangan, Ridwan adalah Kepala Puskesmas Moro di Kabupaten Karimun. Ade Agussuwarman menjabat sebagai bendahara.

Menurut majelis hakim, Ridwan memiliki niat dalam melakukan korupsi dana kapitasi yang dibayarkan BJPS Kesehatan ke Puskesmas Moro mulai 14 Januari 2015 hingga 17 Juli 2017. Akibatnya, dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sekitar Rp608.209.030,84.

“Masing-masing terdakwa turut melakukan tindakan hukum. Sehingga, dakwaan subsider terpenuhi,” ucap Hakim Eduart.

Majelis hakim berpendapat, unsur pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan pasal 55 KUHP terpenuhi. Pasal ini tentang menyalahgunakan jabatan dan kewenangan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dilakukan bersama-sama.

Sebelum menjatuhkan hukuman bagi Ridwan dan Ade, majelis hakim perlu mempertimbangkan beberapa hal. Hal memberatkan, perbuatan keduanya bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Akibat perbuatan keduanya, pelayanan di Puskemas Moro menjadi terhambat. Hal meringankan, Ridwan dan Ade belum pernah dihukum.

“Kami menghukum terdakwa Ridwan selama tiga tahun penjara,” sebut Hakim Eduart.

Ridwan juga didenda Rp50 juta. Bila uang denda tak dibayar, hukumannya ditambah tiga bulan kuruangan.

Ridwan juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sekitar Rp458.290.030,84. Jika uang pengganti tak dibayar, hukumannya ditambah satu tahun dan enam bulan penjara.

Selanjutnya, majelis hakim juga membacakan amar putusan bagi Ade. Ia divonis dua tahun dan enam bulan penjara.

Ade juga didenda Rp50 juta. Bila uang denda tak dibayar, hukumannya ditambah tiga bulan kurungan.

Ade juga diharuskan membayar kerugian negara sekitar Rp150 juta. Apabila tak sanggup diganti, hukuman Ade ditambah satu tahun tiga bulan penjara.

Hukuman ini diringankan majelis hakimmasing-masing satu tahun oleh jaksa penuntut umum (JPU) Indra Jaya. Tuntutan dibacakan pada 27 Februari lalu.

Ridwan dituntut empat tahun penjara. Sementara, Ade dituntut tiga tahun dan enam bulan penjara.

Untuk diketahui, kasus ini berawal saat Ridwan diangkat sebagai Kepala Puskemas Moro, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun pada 27 Desember 2012. Sedangkan Ade dilantik sebagai bendahara di puskemas tersebut.

Kerja sama pelayanan kesehatan ditandatangani antara Puskemas Moro dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan cabang Batam pada 27 Desember 2013. Puskesmas Moro merupakan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di Kabupaten Karimun.

Puskesmas ini menerima pembayaran kapitasi dari BPJS Kesehatan cabang Batam. Dana kapitasi adalah besaran pembayaran yang dibayar dimuka kepada FKTP tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

Dengan adanya kerja sama tersebut, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Kesehatan diterbitkan Pemkab Karimun pada 2 Januari 2015. DPA ini tentang kegiatan administrasi dana kapitasi JKN di Puskesmas Moro.

Anggaran untuk Puskemas Moro pada 2015 sebesar Rp646.800.000. Anggaran kembali dikucurkan pada 2016 sebesar Rp572.281.779.

Terakhir, anggaran 2017 sebesar Rp720 juta. Dana kapitasi ini ditarik Ridwan sekitar 21 kali sejak 2015 hingga 2017 di Bank Riau Kepri cabang Tanjungbalai Karimun.

Total dana kapitasi yang ditarik Ridwan sekitar Rp1.088.760.477. Sementara itu, Ade juga melakukan hal yang sama dengan total dana yang ditarik mencapai Rp522 juta. Uang hasil penarikan keduanya disimpan di kediaman Ridwan di rumah dinas Puskesmas Moro.

Hasil audit pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Kepulauan Riau pada 22 September 2017, didapati kerugian negara sebesar Rp608.209.030.

 

SURYA

Spread the love

Berita terkait

*

*

Top