Korupsi dana asuransi Pemko Batam

Oknum jaksa dituntut 8 tahun penjara

Syafei dan tim penasihat hukumnya mendengarkan tuntutan dari jaksa penuntut umum Kejati Kepri di Pengadilan Tipikor Tanjungpinang, Rabu (4/4/2018). Foto: Surya.

TANJUNGPINANG (KP): Syafei, oknum jaksa ini dituntut jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kejati Kepri) selama delapan tahun penjara. Mantan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Batam (Kasi Datun Kejari Batam) ini terbukti terlibat dalam korupsi dana asuransi miliki Pemko Batam.

Sidang pembacaan tuntutan itu digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungpinang, Rabu (4/4/2018) malam. Jaksa penuntut Ali Naek Hasibuan menyampaikan beberapa pembuktian berdasarkan fakta persidangan. Dinyatakan, Syafei terbukti sadar bahwa dana Rp55 miliar itu hasil kejahatan. Syafei juga menyamarkan asal usul kekayaan. Perbuatan Syafei ini memenuhi unsur pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

“Terdakwa Syafei juga terbukti menguntungkan orang lain. Karena itu, kerugian negara tidak kami bebankan kepada terdakwa,” ungkapnya.

Perbuatan Syafei ini memenuhi unsur pasal 3 Undang-Undang Tipikor dan pasal 55 KUHP tentang kejahatan bersama-sama. Dengan demikian, perbuatan Syafei memenuhi unsur dakwaan kesatu primer dan kedua primer.

Tuntutan yang diajukan kepada Syafei ini atas berbagai pertimbangan. Hal memberatkan, negara dirugikan Rp55 miliar. Syafei adalah aparat penegak hukum. Hal meringankan, Syafei punya tanggungan keluarga.

“Kami menuntut terdakwa selama delapan tahun penjara,” ucap JPU Ali Naek.

Syafei juga didenda Rp500 juta. Bila uang denda tak sanggup dibayar, hukumannya ditambah enam bulan kurungan.

Diberitakan sebelumnya, perkara ini berawal saat Pemko Batam menganggarkan tunjangan kesehatan dan tunjangan hari tua bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Harian Lepas (THL) Pemko Batam. PT Bumi Asih Jaya (BAJ) memenangkan lelang premi asuransi ini pada 27 Maret 2007.

Realisasi pembayaran iuran asuransi yang sudah dibayar Pemko Batam dari 2007 hingga 2012 mencapai Rp208.209.250.000. Karena keterbatasan anggaran, kerja sama dengan BAJ dihentikan Pemko Batam pada 10 Mei 2012.

Penghentian kerja sama ini disetujui pihak BAJ pada 29 Mei 2012. Pertemuan kedua belah pihak digelar.

Pemko Batam menyatakan dana yang harus diterima sekitar Rp115.954.836.508. Namun, dana yang bisa dibayar BAJ hanya Rp65 miliar.

Kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Perusahan asuransi BAJ digugat Pemko Batam melalui pengacara negara.

Tim yang ditunjuk Kajari Batam saat itu antara lain, Syafei, Titana Triasyanti, dan Andi Hebat. Pada 2012 itu, Syafei menjabat sebagai Kasi Datun Kejari Batam.

Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Batam pada 11 Juli 2013. Pihak asuransi BAJ diwakili Mohammad Nashihan sebagai tergugat.

Di luar proses persidangan, kedua belah pihak kembali berunding menyelesaikan sebagian kewajiban BAJ. Surat kuasa dari Sekda Batam Agussahiman diterima Syafei pada 4 September 2013.

Surat kuasa diberikan kepada Syafei itu guna membuka rekening bersama (escrow account) dengan penasihat perusahaan asuransi BAJ di Bank Mandiri cabang Menteng, Jakarta Pusat.

Rekening bersama ini dibuka Syafei dan M Nashihan pada 6 September 2013. Pada hari yang sama, rekening giro dibuka Syafei dan M Nashihan. Rekening giro ini tidak masuk dalam surat kesepakatan antara Pemko Batam dan perusahaan asuransi BAJ.

Setelah rekening bersama dibuat, pihak BAJ sepakat melakukan pembayaran sebagian kewajibannya sebesar Rp55 miliar. Dana tersebut ditransfer pihak BAJ ke rekening bersama.

Tanpa ada perintah dari Pemko Batam, dana tersebut ditarik lebih dari 30 transaksi mulai 3 Oktober 2013 hingga 13 Mei 2015 berjumlah Rp55.000.000.000.

Sementara itu, sengketa perdata antara Pemko Batam dan perusahaan asuransi BAJ sudah berkekuatan hukum tetap pada 13 Desember 2016. Uang yang seharusnya kembali ke Pemko Batam sudah tidak ada lagi di rekening bersama.

SURYA

Spread the love

Berita terkait

*

*

Top