Bos PT AIPP jalani sidang perdana

Bos PT AIPP, Weidra alias Awe, usai mendengarkan dakwaan jaksa penuntut umum di PN Tanjungpinang, Rabu (28/3/2018). Foto: Surya.

TANJUNGPINANG (KP): Weidra alias AWe menjalani sidang perdananya di Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Rabu (28/3/2018). Bos PT Alam Indah Purnama Panjang (AIPP) ini didakwa jaksa dengan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Jaksa Penuntut Umum Dani Daulay memaparkan isi dakwaannya dalam persidangan itu. Berawal saat Freddy dihubungi Adnan Armas, Direktur Teknik PT Symindo Tirta Kimia (STK).

Adnan ingin dicarikan bauksit sekitar 2.000 ton, sekitar Agustus 2017. Atas permintaan itu, bauksit dipesan kepada Awe.

Permintaan Freddy ini disanggupi Awe. Harga bauksit disepakati Rp335.239 per ton dengan PT STK. Total biaya yang disepakati sekitar Rp710.478.000.

Disepakati juga, pengangkutan di laut disiapkan PT STK. Sedangkan pengangkutan di darat tanggung disiapkan PT Alam Indah Purnama Panjang (AIPP).

Kemudian, surat pesanan pembelian (Purchase Order) dikeluarkan Adnan. Surat PO ini ditujukan ke PT AIPP. PO tersebut dikirimkan melalui email Freddy.

Selanjutnya, Awe mengatakan kepada Freddy bahwa izin yang bisa diurus adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Khusus. Apabila yang di Jakarta serius mau membeli, silakan kirimkan uang muka ke PT AIPP sebesar 20 persen sesuai PO.

Pesan Awe itu disampaikan Freddy kepada Adnan. Permintaan itu disanggupi Adnan dengan mengirimkan uang muka melalui transfer rekening antar bank sekitar Rp142.095.600 pada 11 September 2017.

Setelah uang muka diterima, Awe sadar bahwa izin PT AIPP tidak berlaku lagi. Akhirnya, bantuan diminta Awe kepada Hendrisin dari PT Lobindo Nusa Persada. Maksudnya, Awe ingin menggunakan izin PT Lobindo Nusa Persada. Hal tersebut disetujui Hendrisin.

Beberapa minggu kemudian, Adnan dihubungi Freddy. Diberitahukan, transaksi dilakukan ke perusahaan yang memiliki izin lengkap.

Pasalnya, PT AIPP tidak bisa menjual bauksit ke luar pulau. Adnan diarahkan memindahkan transaksi ke PT Lobindo Nusa Persada.

Atas saran itu, PO baru dikeluarkan Adnan pada 16 Agustus 2017. PO tersebut dikirim ke PT Lobindo atas nama Hendrisin/Weidra ke email Freddy pada awal Oktober 2017. Isi pesanan dan jumlah harga sama persis dengan PO sebelumnya.

Kerja sama penjualan bauksit dalam negara dibuat antara Hendrisin dengan Awe pada 4 Oktober 2017. Dalam kerja sama itu juga disepakati tentang keuntungan 10 persen dari total transksi milik PT Lobindo.

Usai penandatanganan kerja sama itu, permohonan IUP OP untuk penjualan mineral logam diajukan PT AIPP kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kepri pada 23 Oktober 2017.

Di bulan yang sama, Adnan menyampaikan ke Freddy bahwa uang muka yang sudah masuk ke rekening PT AIPP diserahkan ke PT Lobindo. Adnan juga menyepakati dengan pihak penjual bahwa pembayaran akan dilunasi setelah bauksit itu dimuat (loading) ke tongkang pada 27 Oktober 2017.

Bauksit di dalam tongkang akan dihitung oleh surveyor. Hasil hitungan itu yang akan menjadi nilai acuan transaksi.

Lalu, bauksit dimuat enam truk dari lokasi penumpangan ke Pelabuhan Tanjung Moco, Dompak, Kecamatan Bukit Bestari. Di pelabuhan itu, kapal tongkang KSD 28 sudah menunggu.

Bauksit dimuat sekitar 2.000 ton. Saat akan bergerak, kapal tunda (tugboat) KSD 27 rusak. Keberangkatan ditunda hingga perbaikan mesin selesai.

Informasi diperoleh penyidik Polres Tanjungpinang pada 30 Oktober 20117 dari masyarakat. Disampaikan, aktivitas pengangkutan bauksit tanpa izin telah terjadi.

Penyelidikan dilakukan ke lokasi. Diketahui, IUP Operasi Produksi PT AIPP berlaku hanya sampai 8 Juli 2014 untuk wilayah Tanjungpinang. Sedangkan IUP Operasi Produksi Mineral Logam Bahan Galian Bauksit PT Lobindo memang sudah diperpanjang pada 5 Juli 2017.

Tapi, IUP itu dikeluarkan oleh Pemkab Bintan. Lokasi IUP OP PT Lobindo hanya seluas 373,50 hektare di Kelurahan Sungai Enam, Kecamatan Bintan Timur.

Surat permohonan PT AIPP sempat diterbitkan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepri oleh Amjon pada 2 November 2017 di Batam. Namun, SK IUP khsus surat tersebut dibatalkan Kepala BPMPTSP Kepri Azman Taufik melalui SK Gubernur Kepri pada 10 November 2017.

“Dengan demikian, aktivitas pengangkutan dan penjualan bauksit yang dilakukan Awe dan Hendrisin tidak berizin. Hal itu termuat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara,” sebut JPU Dani.

SURYA

Spread the love

Berita terkait

*

*

Top