Ahli dari OJK

Dana Rp55 M bukan lagi aset BAJ

Rianto, ahli yang dihadirkan jaksa penuntut dari Otoritas Jasa Keuangan di Pengadilan Tipikor Tanjungpinang, Kamis (15/3/2018). Foto: Surya.

TANJUNGPINANG (KP): Tiga ahli dari berbagai profesi dihadirkan jaksa penuntut umum dalam sidang dugaan korupsi dana asuransi PNS dan THL Pemko Batam di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjungpinang, Kamis (15/3/2018). Dua ahli ini mengungkapkan status uang Rp55 miliar dan cara penempatannya di Bank Mandiri cabang Menteng, Jakarta Pusat.

Rianto, salah satu ahli yang dihadirkan jaksa penuntut dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurut ahli perusahaan asuransi Bumi Asih Jaya salah satu yang diawasi. Sebelum OJK berdiri pada 2013, perusahaan asuransi ini diawasi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).

“BAJ mengalami insolven (kewajiban lebih besar daripada aset). Kami mencabut izin usaha BAJ pada 2015,” ungkapnya.

Sebelum pencabutan izin itu, berbagai upaya sudah dilakukan. Pemegang saham didorong untuk membentuk tim investigator.

Namun, BAJ tidak melakukan yang diminta. BAJ dipailitkan di Pengadilan Tata Usaha Niaga. Proses persidangan berlangsung dari 2013 hingga 2014.

“Setelah dipailitkan, kami membentuk tim kurator untuk menyita aset uang dibayarkan kepada pemilik polis asuransi,” sebut Rianto.

Hasil penghitungan Pemko Batam, premi yang sudah dibayar mencapai Rp115 miliar. Menurut kronologi kesepakatan antara BAJ dan Pemko Batam, dana yang disepakati sekitar Rp55 miliar.

Dana ini akan dikembalikan ke Pemko Batam. Dana itu akan diserahkan ke Pemko Batam bila gugatan perdata yang diajukan sudah berkeputusan hukum tetap. Dana tersebut dimasukkan ke Bank Mandiri cabang Menteng. Penyimpanan dana Rp55 miliar itu dikuasakan masing-masing pihak kepada kuasa hukumnya.

“Berdasarkan peraturan OJK, dana Rp55 miliar itu bukan lagi aset BAJ. Seharusnya, dana itu hak Pemko Batam,” sebut Rianto.

Sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan ahli dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Novian. Namun, Novian berhalangan hadir. Akhirnya, pernyataan Novian dibacakan jaksa penuntut umum dalam persidangan itu.

“Syafei menjelaskan informasi yang tidak benar ke petugas bank mengenai penghasilan dan asal usul uang. Hal ini supaya transaksi yang terjadi sebagai transaksi yang sah. Atas perbuatannya, Syafei diduga korupsi dan pencucian uang,” ujar JPU Ali Naek membacakan pendapat ahli.

Diberitakan sebelumnya, perkara ini berawal saat Pemko Batam menganggarkan tunjangan kesehatan dan tunjangan hari tua bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Harian Lepas (THL) Pemko Batam. PT Bumi Asih Jaya (BAJ) memenangkan lelang premi asuransi ini pada 27 Maret 2007.

Realisasi pembayaran iuran asuransi yang sudah dibayar Pemko Batam dari 2007 hingga 2012 mencapai Rp208.209.250.000. Karena keterbatasan anggaran, kerja sama dengan BAJ dihentikan Pemko Batam pada 10 Mei 2012.

Penghentian kerja sama ini disetujui pihak BAJ pada 29 Mei 2012. Pertemuan kedua belah pihak digelar.

Pemko Batam menyatakan dana yang harus diterima sekitar Rp115.954.836.508. Namun, dana yang bisa dibayar BAJ hanya Rp65 miliar.

Kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Perusahan asuransi BAJ digugat Pemko Batam melalui pengacara negara.

Tim yang ditunjuk Kajari Batam saat itu antara lain, Syafei, Titana Triasyanti, dan Andi Hebat. Pada 2012 itu, Syafei menjabat sebagai Kasi Datun Kejari Batam.

Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Batam pada 11 Juli 2013. Pihak asuransi BAJ diwakili Mohammad Nashihan sebagai tergugat.

Di luar proses persidangan, kedua belah pihak kembali berunding menyelesaikan sebagian kewajiban BAJ. Surat kuasa dari Sekda Batam Agussahiman diterima Syafei pada 4 September 2013.

Surat kuasa diberikan kepada Syafei itu guna membuka rekening bersama (escrow account) dengan penasihat perusahaan asuransi BAJ di Bank Mandiri cabang Menteng, Jakarta Pusat.

Rekening bersama ini dibuka Syafei dan M Nashihan pada 6 September 2013. Pada hari yang sama, rekening giro dibuka Syafei dan M Nashihan. Rekening giro ini tidak masuk dalam surat kesepakatan antara Pemko Batam dan perusahaan asuransi BAJ.

Setelah rekening bersama dibuat, pihak BAJ sepakat melakukan pembayaran sebagian kewajibannya sebesar Rp55 miliar. Dana tersebut ditransfer pihak BAJ ke rekening bersama.

Tanpa ada perintah dari Pemko Batam, dana tersebut ditarik lebih dari 30 transaksi mulai 3 Oktober 2013 hingga 13 Mei 2015 berjumlah Rp55.000.000.000.

Sementara itu, sengketa perdata antara Pemko Batam dan perusahaan asuransi BAJ sudah berkekuatan hukum tetap pada 13 Desember 2016. Uang yang seharusnya kembali ke Pemko Batam sudah tidak ada lagi di rekening bersama.

SURYA

Spread the love

Berita terkait

*

*

Top