Alasan Nashihan

Dana BAJ ditarik agar tak disita kurator

Ekspresi calon terdakwa korupsi, Nashihan, saat memberi kesaksian untuk Syafei di Pengadilan Tipikor Tanjungpinang, Senin (12/3/2018). Foto: Surya.

TANJUNGPINANG (KP): Tim jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kejati Kepri) menghadirkan M Nashihan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjungpinang, Senin (12/3/2018). Calon terdakwa korupsi dana asuransi Pemko Batam ini memberi kesaksian untuk Syafei.

Tim jaksa melontarkan beberapa pertanyaan kepada Nashihan. Namun, ia menjawabnya dengan nada sinis. Nashihan ditegur beberapa kali oleh majelis hakim agar bersikap sopan selama persidangan.

Dalam keterangannya, Nashihan mengungkapkan, ia diberi kuasa oleh pemilik perusahaan asuransi jiwa Bumi Asih Jaya (BAJ) untuk mengamankan dana asuransi milik Pemko Batam sekitar Rp55 miliar pada 2013. Di sisi lain, Syafei sebagai pengacara negara juga diberi kuasa menjaga uang tersebut.

Disepakati kedua belah pihak BAJ dan Pemko Batam, rekening bersama dibuat di Bank Mandiri cabang Menteng, Jakarta Pusat. Rekening bersama ini dibuka Syafei dan M Nashihan pada 6 September 2013.

Namun, buku tabungan dipegang oleh Nashihan. Dalam pembuatan rekening bersama itu, asal-usul dana tidak pernah ditanyakan pihak bank.

“Pembukaan rekening sesuai kesepakatan bersama atas nama saya dan Syafei. Dana ini akan dibayarkan ke Pemko Batam apabila kasus perdata mengenai dana ini sudah berkekuatan hukum tetap,” ungkap Nashihan.

Dana BAJ itu disimpan dalam bentuk deposito di Bank Mandiri cabang Menteng. Dari kesepakatan bersama, dana itu ditransfer langsung oleh pemilik BAJ. Namun, Secara berangsur-angsur, dana tersebut ditarik Nashihan setelah dikonfirmasi kepada Syafei.

“Uang itu saya amankan supaya tidak ada di rekening. Saya akan serahkan ke Pemko Batam bila kasus perdata sudah berkekuatan hukum tetap,” sebut Nashihan.

Penarikan itu dilakukannya karena dana tersebut bukan uang negara. Dana tersebut milik BAJ.

Diakui Nashihan, penarikan dana itu tanpa izin dari pihak BAJ dan Pemko Batam. Dana yang ditarik itu digunakan untuk pembelian tanah di kawasan Gunung Kidul seharga Rp3 miliar.

“Penarikan itu bagian dari strategi saya sebagai kuasa hukum BAJ. Permintaan pemilik BAJ, dana itu jangan dititipkan ke pengadilan,” ucap Nashihan.

Selama proses penarikan dana asuransi itu, Nashihan pernah dihubungi Syafei. Disampaikan Nashihan, penarikan dana dari rekening bersama itu tidak perlu dikhawatirkan. Bila kasus perdata memang sudah berkekuatan hukum tetap, dana Rp55 miliar itu akan dikembalikan dalam waktu satu minggu.

“Uang itu saya amankan agar tidak disita dalam proses kepailitan oleh kurator. Saya tahu jika kondisi BAJ sedang terseok-seok,” ucap Nashihan.

Namun majelis hakim menekankan, kesaksian Nashihan itu ditentukan dan dinilai oleh majelis hakim.

“Kami yang menilai kesaksian saudara! Jawab saja yang ditanyakan jaksa,” tegas hakim Jhoni Gultom.

Diberitakan sebelumnya, perkara ini berawal saat Pemko Batam menganggarkan tunjangan kesehatan dan tunjangan hari tua bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Harian Lepas (THL) Pemko Batam. PT Bumi Asih Jaya (BAJ) memenangkan lelang premi asuransi ini pada 27 Maret 2007.

Realisasi pembayaran iuran asuransi yang sudah dibayar Pemko Batam dari 2007 hingga 2012 mencapai Rp208.209.250.000. Karena keterbatasan anggaran, kerja sama dengan BAJ dihentikan Pemko Batam pada 10 Mei 2012.

Penghentian kerja sama ini disetujui pihak BAJ pada 29 Mei 2012. Pertemuan kedua belah pihak digelar.

Pemko Batam menyatakan dana yang harus diterima sekitar Rp115.954.836.508. Namun, dana yang bisa dibayar BAJ hanya Rp65 miliar.

Kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Perusahan asuransi BAJ digugat Pemko Batam melalui pengacara negara.

Tim yang ditunjuk Kajari Batam saat itu antara lain, Syafei, Titana Triasyanti, dan Andi Hebat. Pada 2012 itu, Syafei menjabat sebagai Kasi Datun Kejari Batam.

Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Batam pada 11 Juli 2013. Pihak asuransi BAJ diwakili Mohammad Nashihan sebagai tergugat.

Di luar proses persidangan, kedua belah pihak kembali berunding menyelesaikan sebagian kewajiban BAJ. Surat kuasa dari Sekda Batam Agussahiman diterima Syafei pada 4 September 2013.

Surat kuasa diberikan kepada Syafei itu guna membuka rekening bersama (escrow account) dengan penasihat perusahaan asuransi BAJ di Bank Mandiri cabang Menteng, Jakarta Pusat.

Rekening bersama ini dibuka Syafei dan M Nashihan pada 6 September 2013. Pada hari yang sama, rekening giro dibuka Syafei dan M Nashihan. Rekening giro ini tidak masuk dalam surat kesepakatan antara Pemko Batam dan perusahaan asuransi BAJ.

Setelah rekening bersama dibuat, pihak BAJ sepakat melakukan pembayaran sebagian kewajibannya sebesar Rp55 miliar. Dana tersebut ditransfer pihak BAJ ke rekening bersama.

Tanpa ada perintah dari Pemko Batam, dana tersebut ditarik lebih dari 30 transaksi mulai 3 Oktober 2013 hingga 13 Mei 2015 berjumlah Rp55.000.000.000.

Sementara itu, sengketa perdata antara Pemko Batam dan perusahaan asuransi BAJ sudah berkekuatan hukum tetap pada 13 Desember 2016. Uang yang seharusnya kembali ke Pemko Batam sudah tidak ada lagi di rekening bersama.

SURYA

Spread the love

Berita terkait

*

*

Top