Pemkab ajukan tiga ranperda investasi

Foto bersama pihak eksekutif (dua dari kiri) dan legislatif pasca sidang paripurna DPRD Lingga, Senin (5/3/2018). Foto: Istimewa.

DAIK (KP): Pemkab Lingga mengajukan tiga rancangan peraturan daerah (Ranperda) di bidang investasi. Tiga ranperda itu antara lain pengelolaan barang milik daerah, penyertaan modal bagi PDAM, penyertaan modal kepada BUMD.

Dalam sidang paripurna itu, Bupati Lingga Alias Wello, Senin (5/3/2018), menyampaikan, dasar-dasar pengajuan tiga ranperda itu mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara atau Daerah dan Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.

“Ranperda ini kami ajukan agar dapat melakukan pengelolaan barang-barang di daerah berdasarkan azas-azas fungsional, kepastian hukum, tranparansi, efisiensi, dan akuntabilitas maupun kepastian nilai,” jelasnya.

Dasar lainnya adalah pasal 304 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Disebutkan, daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMN/BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

Permendagri ini memperketat aturan mengenai investasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Pasalnya, Pemda hanya bisa berinvestasi apabila APBD diperkirakan surplus.

“Inilah alasan kami harus menyampaikan dan menyelesaikan pembacaan dari ranperda hingga menjadi peraturan daerah. Mudahan-mudahan, hal ini dapat segera kita selesaikan melalui diskusi-diskusi panjang. Saya harap kita saling berkoordinasi untuk menyempurnakan ranperda yang diajukan ini,” kata Awe, panggilan akrab Bupati Lingga ini.

Tiag ranperda ini penting dijadikan perda menginat beberapa program strategis sudah berjalan sejak dua tahun kepemimpinan pasangan kepala daerah Awe-Nizar. Di tahun ketiga ini, pasangan Awe-Nizar fokus pada bidang investasi.

“Komitmen sudah kami bangun dengan DPRD Kabupaten Lingga mengenai investasi yang masuk,” ungkap Awe.

Setiap investasi yang masuk hendaklah berpihak pada tiga hal. Pertama, menyebarkan penyertaan dari masyarakat di dalam kegiatan investasi.

Kedua, bermitra dengan pemerintah daerah melalui BUMD atau lembaga-lembaga ekonomi yang dikelola oleh desa seperti BUMDes, koperasi dan atau lembaga ekonomi lainnya. Ketiga, investasi harus dapat menjamin keseimbangan lingkungan.

“Di sisi inilah kami memandang penting terhadap ranperda ini,” ucap Awe.

REDAKSI

Spread the love

Berita terkait

*

*

Top