Waduk Sei Gong

Tim appraisal masih hitung nilai lahan

Pihak BP Batam, anggota Komisi I DPRD Kepri, dan perwakilan Pemprov Kepri membahas rencana ganti rugi lahan Waduk Sungai Gong. Rapat digelar di kantor BP Batam, Kamis (1/3/2018). Foto: Istimewa.

BATAM (KP): Tim penilai independen (appraisal) masih menghitung nilai lahan Waduk Sungai Gong di Desa Cijantung, Kecamatan Galang, Kota Batam. Penghitungan tersebut harus selesai Maret ini.

“Pemerintah akan memberikan uang kompensasi akhir Maret ini. Uang kompensasi ini diberikan setelah pemerintah mengeluarkan Perpres Nomor 56 Tahun 2017,” kata Ketua Komisi I DPRD Kepri Abdulrahman saat bertemu dengan jajaran Deputi 4 BP Batam dan Pemerintah Provinsi Kepri di kantor BP Batam, Rabu (1/3/2018).

Dengan terbitnya Perpres tersebut, maka penyelesaian ganti ruhi lahan Waduk Sungai Gong semakin jelas. Pihak BP Batam dan Pemprov Kepri juga bekerja cepat dalam penyelesaian masalah lahan ini.

Sementara itu, Wakil ketua Komisi I DPRD Kepri Taba Iskandar meminta kepada tim untuk benar-benar menghitung lahan warga yang akan diberikan ganti rugi. Diharapkan, ada standar harga yang diberikan kepada warga sesuai Perpres tersebut.

“Berdasarkan Perpres, uang kompensasi itu untuk pembayaran biaya pembongkaran rumah, sewa rumah, mobilisasi, dan tunjangan kehilangan pendapatan,” jelasnya.

Sebelumnya, sekretaris tim penyelesaian Waduk Sei Gong, Syamsul Bahrum, mengatakan, tim appraisal masih terus melakukan verifikasi. Tim penilai independen ini didesa agar segera menuntaskan penghitungan pada pertengahan Maret.

“Tim appraisal ini nantinya akan melaporkan kepada tim terpadu. Selanjutnya, rekomendasi tersebut akan kami bawa kepada Gubernur untuk segera di SK-kan uang kompensasi itu,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Deputi IV BP Batam Mayjen Eko Budi Soeprayitno menjelaskan, total hutan lindung yang akan diberikan uang kompensasi sekitar 68 persil. Sedangkan sisanya, sekitar 10 persil, dapat diganti rugi berdasarkan Perka BP Batam.

“Jika semua sudah selesai, maka Juni-Juli nanti akan mulai penggenangan. Sehingga tahun ini sudah bisa selesai,” harapnya.

Dengan hampir rampungnya proses ganti rugi, mekanisme ini bisa menjadi model bagi ganti rugi Proyek Strategis Nasional (PSN) lainnya.

Pertemuan ini juga dihadiri anggota Komisi I lainnya antara lain Sukhri Fahrial, Ruslan Kasbulatov, Thomas Suprapto dan Wan Norman Edi. Kepada tim, Sukhri Fahrial dan Ruslan Kasbulatov berharap, BP Batam dapat lebih ketat lagi mengawasi lahan milik negara yang ada di Batam ini.

REDAKSI

Spread the love

Berita terkait

*

*

Top