Izin tambang

Pemprov Kepri & Pemkab Lingga sepakat

Bupati Lingga Alias Wello. Foto: Istimewa.

LINGGA (KP): Pemprov Kepri dan Pemkab Lingga telah sepakat saling berkoordinasi dalam penerbitan Wilayah Izin Usaha Pertambangan. Setelah koordinasi ini diharapkan penerbitan WIUP mineral bukan logam atau batuan tidak luput lagi dari rekomendasi bupati atau wali kota.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Pemprov Kepri. Kami menyepakati peran masing-masing,” Bupati Lingga Alias Wello, Selasa (27/2/2018)

Dari hasil pertemuan tersebut, Awe, sapaan akrabnya, menyampaikan, Lingga tak lagi harus merasa dirugikan dalam prosedur perizinan yang diterbitkan Pemprov Kepri. Karena berdasarkan peraturan daerah, gugatan bisa saja diajukan. Gugatan dapat diajukan jika penerbitan izin pertambangan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan merugikan daerah.

Penegasan tersebut sangat jelas tertuang dalam Pasal 20 ayat 2 huruf b Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-Undang ini juga memuat pemberian WIUP Mineral Logam dan Batubara. Dalam Pasal 10 ayat 2 huruf b disebutkan, sebelum dilakukan pelelangan WIUP mineral logam atau batu bara, gubernur harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari bupati atau wali kota.

“Rekomendasi ini penting untuk menjaga kesesuaian tata ruang dan keseimbangan lingkungan. Kisruh tambang jangan sampai terjadi lagi di Lingga,” harap Awe.

Selain berkoordinasi dengan Gubernur Kepri, Awe juga akan berkoordinasi dengan DPRD Kepri. Supaya, para anggota dewan ini dapat memantau area tambang yang masuk zona Lingga.

“Sangat perlunya dalam aktivitas pertambangan itu, melibatkan daerah setidak dalam bentuk rekomendasi dan itu akan Kita sampaikan dengan DPRD juga,” terang Awe.

REDAKSI

Spread the love

Berita terkait

*

*

Top