Serobot tanah warga di 10 desa

Bupati Lingga adukan PT Citra Sugi Aditya

Bupati Lingga Alias Wello saat menemui Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko di Jakarta, Kamis (22/2/2018) malam. Foto: Istimewa.

JAKARTA (KP): Bupati Lingga Alias Wello mengadukan tindakan PT Citra Sugi Aditya (CSA) ke pemerintah pusat. Pasalnya, perusahaan ini menguasai tanah negara dan tanah masyarakat di Kecamatan Lingga Utara dan Kecamatan Lingga Timur seluas 9.694,84 hektare (Ha).

Dalam pertemuan dengan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, Kamis (22/2/2018) malam, Awe (sapaan akrab bupati Lingga ini) mengadukan tindakan PT CSA. Penguasaan tanah tanpa ganti rugi ini menghambat pelaksanaan paket kebijakan ekonomi Presiden Joko Widodo terkait investasi. Lahan masyarakat yang dikuasai ada di sepuluh desa di Linggu Utara dan Lingga Utara.

“Perusahaan ini luar biasa. Bahkan, saya sebagai kepala daerah yang merupakan bagian dari panitia B tak dianggap sama sekali,” ungkapnya.

Lahan masyarakat dibebaskan tanpa ganti rugi bermodalkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 624/KPTS-II/2014 yang diterbitkan pada 14 Juli 2014. Surat ini tentang pelepasan kawasan hutan produksi untuk perkebunan kelapa sawit. Lahan milik negara dan masyarakat yang dikuasai seluas 9.694,84 Ha. Kemudian, Hak Guna Usaha (HGU) bisa diajukan perusahaan ini ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kepulauan Riau.

“Yang lebih aneh lagi, Kanwil BPN Kepri merespon permohonan HGU PT CSA tanpa mendengarkan aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah Kabupaten Lingga yang tidak menghendaki pembangunan perkebunan kelapa sawit di daerah itu,” sebut Awe.

Selain itu, dokumen yang diajukan PT CSA dalam permohonan pembuatan HGU ini diduga dipalsukan. Pemalsuan dokumen kepemilikan saham ini diduga melibatkan oknum notaris di Tanjungpinang.

“Mereka bekerja sama dengan oknum notaris melakukan perubahan susunan pengurus perusahaan secara sepihak, tanpa melibatkan direksi lainnya. Begitu juga soal kepemilikan saham, mereka melakukan perubahan tanpa persetujuan pemilik saham lainnya,” beber Awe.

Somasi sudah dilayangkan pemilik saham yang sah berdasarkan akta pendirian perusahaan. Somasi dilayangkan ke Kepala Kanwil BPN Kepri di Tanjungpinang. Supaya, proses HGU atas nama PT CSA ditunda untuk sementara sampai adanya putusan pengadilan negeri setempat.

Menanggapi laporan Awe tersebut, Moeldoko berjanji segera berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau.

Insya Allah, saya turunkan tim ke Lingga. Persoalan tanah dan investasi ini merupakan salah satu paket kebijakan ekonomi presiden,” tegasnya.

REDAKSI

Spread the love

Berita terkait

*

*

Top