Ketua UT Ranai divonis 18 bulan penjara

Yunus, terdakwa korupsi saat sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor Tanjungpinang, Senin (19/2/2018).

TANJUNGPINANG (KP): Muhammad Yunus (65) divonis satu tahun dan enam bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungpinang, Senin (19/2/2018). Ketua Universitas Terbuka Batam cabang Ranai (Kabupaten Natuna) juga diharuskan mengganti kerugian negara Rp1,1 miliar.

Ketua Majelis Hakim Santonius Tambunan dalam amar putusannya menyatakan, Yunus terbukti bersalah. Hal itu terungkap dalam fakta persidangan. Unsur pasal 3 Undang-Undang Pemerantasan Tindak Pidana Korupsi terpenuhi.

“Kami sependapat dengan jaksa dengan pasal yang dikenakan. Namun, kami tidak sependapat dengan lamanya masa hukuman terdakwa,” ungkap Hakim Santo.

Dalam agenda tuntutan, Yunus dituntut dua tahun penjara oleh jaksa. Tapi, majelis hakim berpendapat lain.

“Kami menjatuhkan hukuman satu tahun dan enam bulan penjara bagi Yunus,” sebut Hakim Santo.

Yunus juga didenda Rp50 juta. Jika uang denda tak sanggup dibayar, maka hukuman Yunus ditambah dua bulan kurungan.

Yunus juga diharuskan mengembalikan uang negara sekitar Rp1.180.932.000. Bila uang ini tak sanggup diganti setelah satu bulan amar putusan dibacakan, maka harta benda Yunus disita dan dilelang untuk negara. Bila tidak mencukupi, maka hukuman Yunus ditambah satu tahun penjara.

Data di pengadilan, kasus ini berawal saat Yunus diangkat menjadi Ketua Pengurus Kelompok Belajar Mahasiswa Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) Universitas Terbuka (UT) Batam untuk Kelompok Belajar (Pokjar) Kabupaten Natuna pada 1 Agustus 2009. Saat itu, Yunus juga berstatus anggota DPRD Natuna periode 2009-2014.

Akhir 2010, APBD Natuna disusun. Beberapa kegiatan diusulkan Yunus. Salah satu usulan itu, hibah kepada UT cabang Ranai sebesar Rp1,4 miliar.

Usulan Yunus itu masuk dalam APBD Natuna yang disahkan pada 30 Desember 2010. Naskah Perjanjian Hibah antara Pemkab Natuna dengan UPBJJ UT Batam Pokjar Ranai ditandatangani pada 24 Februari 2011.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) ditandatangani Yunus. Dinyatakan, dana hibah Rp1,4 miliar ini tidak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pengakuan Suyetno, bagian keuangan di Pusat Pelayanan Mahasiswa (PPM) Pokjar Ranai UPBJJ UT Batam cabang Ranai, dana hibah yang ditarik dari bank diserahkan seluruhnya kepada Yunus. Namun, dana hibah itu hanya sebagian digunakan Yunus untuk kegiatan di UPBJJ UT Batam cabang Ranai.

Di samping itu, penggunaan dana hibah tidak sesuai dengan peruntukannya. Laporan pertanggungjawaban dana hibah ini dibuat Yunus pada 10 Februari 2012.

Menurut Ahmad Balatif, Auditor Ahli Madya Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kepulauan Riau (Kepri), temuan kerugian negara sekitar Rp1.180.932.000.

SURYA

Spread the love

Berita terkait

*

*

Top