Dinas PTSP Kepri bakal digugat

Tambang di Lingga tak ada rekom bupati

Advokat Syam Daeng Rani. Foto: Istimewa.

BATAM (KP): Gubernur harus mendapat rekomendasi dari bupati atau wali kota sebelum memberikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral bukan logam atau batuan. Pihak Pemkab atau Pemko dapat mengajukan gugatan hukum jika merasa dirugikan dalam hal prosedural perizinan ini kepada Pemprov Kepri.

Aturan gugatan ini tertulis jelas dalam pasal 20 ayat 2 huruf b Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam pasal 10 ayat 2 huruf b disebutkan, sebelum dilakukan pelelangan WIUP mineral logam atau batubara, gubernur harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari bupati atau walikota.

“PP ini masih berlaku. Hanya kewenangan pemberian WIUP dan IUP yang beralih dari kabupaten dan kota ke pemerintahan provinsi,” tegas Praktisi Hukum Syam Daeng Rani, Minggu (11/2/2018).

Dengan pernyataannya ini diharapkan para pengusaha pertambangan menyudahi polemik. Sebab, aturan tentang WIUP ini sangat jelas.

Sementara itu, Bupati Lingga Alias Wello sependapat dengan pernyataan Syam Daeng Rani. Selama PP Nomor 23 Tahun 2010 itu belum dicabut, maka gubernur harus mendapat rekomendasi dari bupati atau wali kota.

Karena itu, Gubernur Kepri Nurdin Basirun diminta menarik kembali seluruh WIUP tambang pasir darat yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kepri di Kabupaten Lingga. Pasalnya, WIUP itu tanpa rekomendasi bupati.

“Saya tidak anti investasi tambang, tapi harus melalui mekanisme dan mengikuti aturan yang berlaku. Rekomendasi ini penting untuk menjaga kesesuaian tata ruang, keseimbangan lingkungan, dan aspek karakteristik budaya masyarakat berdasarkan kearifan lokal,” ucapnya.

Dalam kegiatan usaha pertambangan ini, ada tiga hal yang harus diperhatikan yakni dampak hukum, dampak sosial (konflik masyarakat), dan dampak kerusakan lingkungan. Semua itu bisa diminimalisir, jika ada koordinasi dengan daerah pemilik wilayah.

REDAKSI

Spread the love

Berita terkait

*

*

Top