Payung hukum tak jelas

BP Batam tak berani bayar ganti rugi lahan

Rombongan Komisi I DPRD Kepri melihat peta wilayah pembangunan Waduk Sei Gong di Rempang Cate, pulau Galang, Batam, Kamis (24/8/2017). Foto: Istimewa.

BATAM (KP): Komisi I DPRD Kepri mendatangi lokasi pembangunan Waduk Sungai Gong di Rempang Cate, Galang, Kamis (24/8/2017). Kehadiran komisi yang membidangi pemerintahan ini untuk melihat langsung lahan warga yang terkena dampak pembangunan waduk.

Meski sudah diresmikan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu, namun ganti rugi kepada pemilik lahan masih belum jelas hingga saat ini. Sekitar 365 hektare lahan milik warga akan terkena dampak pembangunan waduk.

“Harapan kami, BP Batam bisa duduk bersama dengan masyarakat dan dapat mengganti rugi lahan masyarakat yang tidak bermasalah. Dengan begitu, rasa keadilan dapat dirasakan masyarakat yang terkena dampak pembangunan,” kata Sekretaris Komisi I Sukhri Fahrial.

Hal yang sama dikatakan Ketua Komisi I Abdulrahman saat didampingi anggota Komisi I Thomas Suprapto, Rocky Bawole, Wan Norman Edi, dan Sarafudin Aluan.
Program strategis pemerintah ini tidak mengesampingkan sisi kemanusiaan warga. Warga yang sudah bekerja dan berusaha di kawasan ini juga diberi perhatian pemerintah dengan ganti rugi yang wajar.

Namun demikian, Abdulrahman sepakat bahwa ganti rugi harus memiliki landasan hukum yang tepat. Supaya, ganti rugi lahan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Waduk BP Batam Adjad Widagdo mengatakan, pihaknya masih berpatokan kepada legal opinion (LO) Kejaksaan Tinggi Kepri. Ganti rugi yang akan diberikan kepada warga saat ini masih dihitung berdasarkan harga perolehan saat ini.

“Mungkin akan ada kenaikan sebesar 200 kali dari angka sebelumnya untuk lahan yang tidak di dalam wilayah hutan lindung (APL),” ujarnya.

Lahan yang kemungkinan bisa diganti rugi hanya seluas 30 hektare. Pasalnya, lahan tersebut berada dalam wilayah areal penggunaan lainnya (APL). Sedangkan untuk lahan hutan lindung, Adjad belum bisa memberikan kepastian.

“Lahan hutan lindung sudah dimanfaatkan karena kita sudah mengantongi izin pinjam pakai,” ungkap Adjad.

Masih belum jelasnya ganti rugi ini meresahkan warga. Juhadi, salah seorang warga mengungkapkan, lahan miliknya seluas tujuh hektare akan ditenggelamkan dalam proyek senilai Rp238 miliar ini. Padahal, setiap enam puluh hari, ia akan memanen jagung kurang lebih 100 ton.

“Kami mendukung pembangunan waduk ini. Namun, kami berharap pemerintah memberikan ganti rugi,” ucapnya.

Juhadi sudah pernah dihubungi pihak BP Batam. Ganti rugi tidak dapat dilakukan karena BP Batam tidak berani membayar tanpa payung hukum yang jelas.

Untuk diketahui, Waduk Sei Gong yang berada di Kelurahan Sijantung, Rempang Cate, Galang, ini akan berada di lahan seluas 700 hektare. Total investasi yang ditanam pemerintah sebesar Rp238,4 miliar.

Debit air yang mampu dihasilkan sebanyak 400 liter per detik atau mencapai 11 juta meter kubik. Bendungan ini akan digunakan menyuplai air di Kota Batam dan sekitarnya.

REDAKSI

Spread the love

Berita terkait

*

*

Top